loading...
 |
| Ilustrasi kehidupan di Citarum. [Foto Ist/Anadolu Agency via CNN Indonesia] |
Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.
Peraturan itu mengakui di kawasan DAS Citarum telah terjadi kerusakan lingkungan. Hal tersebut, mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem dan sumber daya lingkungan.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi membentuk Tim DAS Citarum guna percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan sungai tersebut.
Salah satu tugas tim itu adalah mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing kementerian atau lembaga terkait serta pemerintah daerah.
Tim DAS Citarum sendiri terdiri dari Pengarah dan Satuan Tugas (Satgas). Dalam aturan itu, Ketua Tim Pengarah akan diemban oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan.
"Pengarah ... bertugas menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan," demikian bunyi Pasal 6 huruf (a) dalam draf Perpres yang diperoleh CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Luhut akan dibantu oleh tiga Wakil Ketua yakni Menkopolhukam Wiranto; Menko Perekonomian Darmin Nasution; dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Anggotanya sendiri terdiri dari 19 orang, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara BUMN, Jaksa Agung hingga Kapolri.
Sedangkan Komandan Satgas akan diemban oleh Gubernur Jawa Barat. Diketahui, saat ini Jawa Barat tengah menggelar Pilkada dan memilik empat pasangan kandidat gubernur.
Mereka adalah pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu; TB Hasanuddin-Anton Charliyan; Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum; serta Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
Di sisi lain, Komandan Satgas akan dibantu oleh Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I (Pangdam III/Siliwangi); Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem II (Pangdam Jayakarta); Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I (Kapolda Jabar dan Kajati Jawa Barat); Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II (Kapolda Metro Jaya).
"Satgas bertugas melaksanakan arahan Pengarah dalam melakukan percepatan dan keberlanjutan pengendalian DAS Citarum," bunyi Pasal 9 ayat (1).
Diketahui, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal limbah industri yang ada di Citarum. Dia menargetkan waktu 7 tahun untuk membenahi persoalan Citarum dari hulu hingga hilir.
Pada Januari lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membahas persoalan Citarum bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Arata Takebe. Rencananya, Jepang akan membantu penataan sungai Citarum pada tahun ini.
"Kerjasama ini akan didahului dengan pemantauan kondisi dan identifikasi penyebabnya, serta mengakomodasi keinginan dari Pemerintah Indonesia," ujarnya dalam keterangan bersama KLHK.
KLHK sendiri menyatakan pihaknya tengah menangani 15 DAS prioritas dari 17.000 DAS yang ada di Indonesia. Siti menegaskan jika pembenahan Citarum dirampungkan, maka dapat menjadi replika dalam penanganan masalah serupa lainnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati sebelumnya menyatakan bahwa masalah limbah di hilir Citarum di antaranya disumbang oleh korporasi. Korporasi, yang didominasi tekstil, diduga membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (3B) langsung ke Citarum.
"Di bawah ada sekitar tiga ribu industri di sana. Sebagian besar tekstil," katanya pada Januari.
Dia menuturkan Citarum perlu menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh empat pasangan kandidat yang bakal berlaga pada Pilkada Jabar tahun ini. Nur Hidayati menegaskan warga perlu melihat sejauh mana komitmen calon pemimpin terhadap perbaikan Citarum pada pemilihan kali ini.
Sumber: CNN Indonesia