 |
| Ilustrasi. (ABC News/Steve Wang/RK/E-KABARI) |
Oleh: Aqmarina Khalisa Rahman*)
Membahas lagi terkait vaksin yang masih banyak diragukan oleh masyarakat, kini pemerintah sudah mulai mengambil tindakan terkait pembelian vaksin Covid-19 asal pabrikan Cina yaitu Sinovac. Meskipun banyak mendapat serangan dari berbagai pihak, pemerintah tetap berdalih vaksin asal pabrikan Cina itu aman. Bahkan yang dahulunya masyarakat harus membayar untuk mendapatkan vaksin tersebut, kini pemerintah mengambil tindakan dengan berbagai pertimbangan terkait keuangan Negara untuk menggratiskan vaksin untuk semua kalangan tanpa terkecuali.
Meskipun belum ada izin resmi darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penggunaan vaksin asal pabrikan Cina itu, pemerintah tetap menyebarkannya ke berbagai daerah guna mempercepat proses vaksinasi nantinya sembari menunggu izin dari BPOM.
Melihat kondisi yang demikian, mengapa pemerintah melakukan pendistribusian vaksin begitu terburu-buru? Padahal, vaksin tersebut juga belum 100% teruji keamanannya. Sehingga, membuat masyarakat resah dan takut akan terjadi efek samping dari vaksin yang diberikan.
Tidak salah jika vaksin tersebut sudah lolos uji dan disegerakan pendistribusiannya, karena angka Covid-19 di Indonesia semakin darurat dan memerlukan penanganan yang cepat pula. Ditambah lagi unit-unit rumah sakit di awal tahun ini semakin penuh serta kurangnya fasilitas kamar dan alat medis untuk pasien Covid-19. Namun, akan lebih baik jika vaksin tersebut benar-benar teruji keamanannya, baru kemudian dilakukan pendistribusian ke seluruh wilayah di Indonesia.
Dari informasi yang beredar, terdapat 1,2 juta vaksin tahap pertama yang sudah didistribusikan mulai minggu lalu. Menurut Presiden Jokowi, untuk bulan Januari pemerintah menargetkan lebih dari 5.000.000 vaksin tersebar di berbagai daerah dan banyak yang bertanya-tanya terkait keamanannya. Akhirnya Jokowi memberanikan diri menjadi orang yang pertama kali divaksin, yang sebelumnya sempat beredar di media massa bahwa presiden menolak divaksin. Keberanian dan tindakan beliau kali ini dapat diacungi jempol, karena dapat menambah rasa percaya masyarakat terkait kontroversi vaksin Sinovac buatan Cina itu.
Untuk Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi jumlah vaksin kurang lebih 300 ribu dosis yang pendistribusiannya dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap pertama, vaksin sudah tiba di Provinsi Jatim sejumlah 77.760 dosis. Pemerintah setempat sudah siap melakukan vaksinasi dan hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat, serta disegerakan untuk pendistribusian ke seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur.
Saat ini, mekanisme serta prosedur proses vaksinasi sedang dikaji ulang oleh pemerintah yang nantinya akan segera dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk vaksinasi ini juga diutamakan atau didahulukan untuk para aparatur Negara garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19, seperti tenaga medis serta TNI-Polri.
Meskipun vaksin sudah tersedia, hal ini bukan menjadi alasan untuk melonggarkan protokol kesehatan. Karena ketersediaan vaksin bukan akhir dari peperangan melawan pandemi. Kita sebagai masyarakat tetap harus menjaga kesehatan, serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penyebaran virus yang semakin massif.
Terkait tindakan maupun kegiatan pemerintah dalam berbagai upaya menghadapi Covid-19, diharapkan agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan permainan atau mengambil kesempatan dalam kondisi yang seperti ini, guna menjaga kepercayaan dan menghilangkan perspektif negatif dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
*) Mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. NIM: 201810170311017.