 |
| Ratusan massa dari Lintas Mabes NGO se-Kabupaten Pamekasan bersama ASN dan keluarganya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (25/03/2021). (Foto Ir/E-KABARI) |
PAMEKASAN, E-KABARI.com - Ratusan massa dari Lintas Mabes NGO yang tergabung dari 24 LSM se-Kabupaten Pamekasan bersama ASN dan keluarganya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (25/03/2021).
Unjuk rasa dilakukan Lintas Mabes NGO dan ASN sebagai wujud kekecewaan dan protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini Bupati Baddrut Tamam, yang menghapus dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.
Arogansi kebijakan Bupati Pamekasan itu menurut mereka merupakan bentuk kedzaliman serta perampasan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilawan.
Dalam orasinya, salah satu ASN beserta rombongannya mengatakan, kedatangan mereka semata-mata hanya ingin menyelamatkan Bupati Pamekasan dari ambang kehancuran, karena dinilai sudah menyengsarakan ASN beserta keluarganya.
"Kami datang ke sini bukan benci terhadap Bupati Pamekasan, tetapi ingin menyelamtkan Bupati Pamekasan dari ambang kehancuran," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Zaini Wer Wer selaku penanggung jawab aksi tersebut menyampaikan, penghapusan TPP merupakan arogansi kebijakan Bupati Pamekasan yang dinilainya tidak populis.
Menurutnya, TPP ASN merupakan bagian dari tulang punggung pendapatan ASN. Sebab berdasarkan aduan dan keluhan dari ASN, SK mereka mayoritas sudah dijadikan agunan ke Bank untuk pinjaman.
"TPP ini juga kami sudah anggarkan untuk kami jadikan tambahan biaya hidup serta biaya pendidikan anak kami," ungkapnya.
Karena itu, jika TPP dihapus, maka ribuan ASN beserta keluarganya menjadi pusing, di samping dikhawatirkan penghapusan TPP akan berdampak pada kredibelitas kinerja ASN dan pelayanan publik.
"Ingat, Pamekasan Banyak mendapatkan penghargaan itu juga tidak lepas dari peran kinerja ASN yang konstruktif dan inovatif," tegas Wer Wer dalam orasinya.
Sementara Abdus, Tosan Rahem dan orator lainnya menyampaikan, sistem kebijakan Bupati Pamekasandalam menghapus TPP merupakan konsep kegilaan dan kedunguan yang merugikan masyrakat ASN.
"Ingat.. Bupati bukanlah dewa yang selalu benar dan ASN bukanlah kerbau yang selalu salah," teriak orator aksi.
Sayang, peserta aksi itu tidak ditemui oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam. Bahkan saat mereka sudah menawarkan solusi untuk ditemui Bupati secara virtual.
"Kalaupun Bupati Pamekasan tidak bisa menemui kami, minimal bisa divideo call sehingga harapan dan aspirasi dari kami langsung tersampaikan," sambung orator.
Namun, setelah diskusi alot akhirnya massa ditemui oleh Sekdakab Pamekasan. Kemudian massa meminta aspirasinya disampaikan kepada Bupati.
"Kami minta agar dijadwalkan ulang bertemu dengan Bupati, sehingga kami bisa melakukan klarifikasi secara terbuka perihal wacana rencana penghapusan TPP ASN Pamekasan," pinta massa aksi. (Ir/Fiq)