 |
| Puluhan massa aksi Aliansi BEM Sumenep saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan sembilan bahan pokok di depan Kantor DPRD Sumenep, Selasa (5/4/2022). (E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) mendesak DPRD Kabupaten Sumenep menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan sejumlah bahan pokok.
Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan Kantor DPRD Sumenep, Selasa, 5 April 2022 itu, berlangsung sekitar 2 jam.
Pantauan E-KABARI.com di lokasi, massa aksi membawa keranda mayat dan pamflet dengan berbagai tulisan. Di antaranya, "Mahasiswa dan Masyarakat Kab. Sumenep Menolak Kenaikan Harga BBM dan Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok".
Pamflet lainnya bertuliskan "Ngabuburit di Depan Gedung DPRD Kab. Sumenep", Dipaksa Elit Ekonomi Menjerit, Rakyat Sakit, DPRD Buncit", "Tolak Kenaikan Harga BBM", dan "BBM Naik, Ayang...Marah".
Koordinator Aliansi BEMSU Nur Hayat menyampaikan, pihaknya datang mewakili masyarakat Sumenep atas langkah pemerintah yang tidak rasional menaikkan harga BBM jenis Pertamax di saat rakyat sedang mengalami kesulitan.
"Permasalahan minyak goreng belum selesai, kini pemerintan telah menaikkan harga BBM jenis premium, ini akan sangat merugikan rakyat," kata Nur Hayat, Selasa, 5 April 2022.
Dia meminta anggota DPRD Sumenep agar jangan diam atas kenaikan harga BBM dan sembilan bahan pokok. Sebab, para anggota legislatif di gedung parlemen itu dipilih oleh rakyat, sehingga harus bisa membantu rakyat.
"Ekonomi rakyat semakin terjepit dengan kondisi saat ini, Covid belum selesai BBM naik dan harga sembako melambung tinggi, mana suaramu DPRD Sumenep," teriak Hayat.
Berikut tiga tuntutan Aliansi BEMSU pada DPRD Sumenep:
1. Meminta DPRD Sumenep untuk menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan wacana kenaikan BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 Kg
2. Meminta DPRD Sumenep memberikan kritik dan pengontrolan terhadap harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya
3. Meminta DPRD Sumenep menindaklanjuti tuntutan masa aksi dengan menyurati DPR RI selambat-lambatnya 3X24 jam. (As/Rfq)