 |
| Ilustrasi angka kemiskinan di Sumenep. (Pixabay) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep berbeda versi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Beda angka kemiskinan di Sumenep tersebut diketahui berdasarkan Profil Kemiskinan Kabupaten Sumenep Maret 2021 yang dirilis BPS Sumenep dengan penjelasan Kepala Dinsos P3A Sumenep Achmad Dzulkarnain.
BPS Sumenep merilis berita resmi statistik Profil Kemiskinan Kabupaten Sumenep Maret 2021 di laman sumenepkab.bps.go.id pada tanggal 17 Januari 2022 lalu.
Dalam berita resmi statistik itu, disebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumenep pada bulan Maret 2021 mencapai 224,73 ribu jiwa.
Jumlah itu bertambah sebanyak 4,5 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 sebanyak 220,23 ribu jiwa. Yang berarti terjadi peningkatan angka kemiskinan di Sumenep. (Selengkapnya, klik Profil Kemiskinan Kabupaten Sumenep Maret 2022)
Sementara menurut Kepala Dinsos P3A Sumenep Achmad Dzulkarnain, saat ini ada 273 ribu lebih keluarga atau KK miskin di Sumenep. Meskipun, pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap 273 ribu lebih KK miskin tersebut.
"Ada sekitar 273 ribu lebih KK yang harus kita verval," kata Achmad Dzulkarnain saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 Juli 2022 pagi.
Berdasarkan data BPS Sumenep dan penuturan Kepala Dinsos P3A Sumenep Achmad Dzulkarnain terdapat perbedaan angka kemiskinan di Sumenep.
Beda angka kemiskinan di Sumenep tersebut bukan hanya pada jumlahnya saja. Namun, juga pada dasar perhitungannya.
Jika BPS Sumenep memakai jiwa, Dinsos P3A Sumenep menghitung angka kemiskinan berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Sehingga, terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara data BPS dengan Dinsos P3A.
Versi Dinsos P3A Sumenep berdasarkan KK saja jumlah angka kemiskinan di Sumenep lebih tinggi dibandingkan data BPS yang dihitung memakai jiwa/individu.
Jika dalam satu KK terdapat 2-3 jiwa/individu, maka jumlah angka kemiskinan di Sumenep versi Dinsos P3A berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan data kemiskinan Sumenep per Maret 2021 versi BPS.
Achmad Dzulkarnain menjelaskan, perbedaan angka kemiskinan di Sumenep itu terjadi karena metode perhitungan yang digunakan oleh BPS dengan Dinsos P3A berbeda.
BPS menggunakan metode perhitungan makro yang pendekatannya adalah basic needs approach, sedangkan Dinsos P3A menggunakan indikator mikro.
"Bukan masalah valid nggak valid, tapi mereka (BPS) cara pandangnya (metode perhitungan) kan beda. Mereka (BPS) kan secara makro, kalau kita mikro," jelas Zul, panggilan akrab Kepala Dinsos P3A Sumenep.
Kendati demikian, perbedaan jumlah yang sangat jauh antara kedua versi angka kemiskinan di Sumenep tersebut menimbulkan keraguan. Sehingga, Dinsos P3A Sumenep melakukan verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Maka dari itu, kami di Dinsos ini lagi memverval DTKS. Ada sekitar 273 ribu lebih KK yang harus kita verval," ujar Zul. (Rfq)