 |
| Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumenep, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di lantai 2 Kantor Dewan, Selasa (16/8/2022). (Istimewa) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia 2022, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengajak lakukan refleksi historis.
Hamid menyampaikan ajakan tersebut ketika Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumenep, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di lantai 2 Kantor Dewan, Selasa, 16 Agustus 2022.
Para pimpinan dan anggota DPRD Sumenep beserta pejabat Pemerintah Daerah dan undangan lainnya menyimak secara seksama melalui layar kaca, pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia 2022.
Hadir dalam sidang istimewa tersebut Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, sejumlah anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), asisten Setdakab Sumenep, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan undangan lainnya.
"Mari kita melakukan refleksi terhadap histori dari awal mula tercetusnya ide pembentukan negara yang berdaulat dan perlawanan terhadap penjajahan, hingga proklamasi kemerdekaan yang telah berjalan selama kurun waktu 77 tahun," kata Abdul Hamid Ali Munir mengajak seluruh hadirin.
Kemudian, Ketua DPRD Sumenep itu mengemukanan tiga momen sejarah bangsa Indonesia untuk direnungkan bersama dan mengambil mutiara kebajikan yang berguna bagi perjalanan bangsa kita ke depan.
Pertama, tentang makna Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan upaya generasi hari ini untuk terus mengaktualisasikan semangat kemerdekaan di masa-masa mendatang.
Kedua, tentang catatan sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia 63 tahun silam. Yakni dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"lni merupakan tonggak sejarah penting. Karena kalau kita lihat benang merahnya, maka sesungguhnya saat itulah Indonesia menemukan bentuk atau formula demokrasi yang diyakini paling tepat untuk negeri kita yaitu demokrasi Pancasila," terang Hamid.
Refleksi ketiga, Politisi PKB itu mengajak untuk merenungkan peristiwa yang terjadi di Indonesia 23 tahun silam. Sebuah tonggak sejarah bangsa yang terjadi pada tahun 1999.
Setelah mengalami krisis yang luar biasa pada 1998, tahun 1999 merupakan awal era reformasi yang ditandai dengan dua hal penting, yaitu untuk pertama kalinya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kedua berakhirnya dwi fungsi ABRI.
"Ke depan, pematangan demokrasi kita harus seiring sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Demokrasi harus semakin egaliter, yaitu demokrasi yang makin meneguhkan pelaksanaan prinsip checks and balances dalam praktik kehidupan politik," tegas Hamid.
Demokrasi yang dimaksud Ketua DPRD Sumenep itu yakni yang berlandaskan pada penghormatan dan pelaksanaan penegakan hukum adil dan bermartabat, demokrasi yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, serta demokrasi yang kehadirannya tetap menjamin terjaganya stabilitas dan ketertiban.
"Dengan demikian, insyaallah demokrasi yang kita terapkan selalu sejalan dan satu nafas dengan tuntutan dan kemajuan perabadan bangsa kita," pungkas Hamid. (*/Rfq)