 |
| Puluhan massa PC PMII Mojokerto saat gelar aksi demo menuntut pengaktifan kembali CFD Benpas di Kantor Pemkot Mojokerto, Kamis (2/11/2023) siang. (Foto Mahmudi/E-KABARI) |
MOJOKERTO, E-KABARI.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto geruduk Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Kamis, 2 November 2023 siang.
Puluhan aktivis PC PMII Mojokerto itu menggelar aksi guna menuntut izin pengaktifan CFD Benpas (Car Free Day Jalam Benteng Pancasila).
Bernando Akbar selaku korlap aksi mengatakan, panitia telah mengajukan pengaktifan kembali CFD Benpas pada tanggal 4 September 2023 lalu.
Namun, Pemkot Mojokerto melalui Dinas Perhubungan menolak rencana pengaktifan kembali CFD Benpas dengan sejumlah alasan yang dinilai tak masuk akal.
"Setelah itu panitia berupaya mengirim surat permohonan audiensi, juga minta mediasi ke beberapa dewan di komisi terkait tapi mbulet," jelas Bernando Akbar.
Bahkan, surat audiensi terakhir dari panitia CFD Benpas diterima, namun tidak ditanggapi oleh Pemkot Mojokerto. Sehingga hal itu mendorong PC PMII Mojokerto untuk turun tangan.
"Karena prihatin panitia CFD dilempar-lempar, akhirnya PMII Selasa (31/10) kemarin berkirim surat aksi untuk menvokasi panitia CFD," ujar Bernad.
Korlap aksi itu menegaskan, PC PMII Mojokerto sudah berkomitmen untuk mengawal upaya pengaktifan CFD Benpas yang tak kunjung temukan benang merah.
Tak tanggung-tanggung, massa aksi menuntut pengaktifan CFD Benpas itu mencapai sekitar 60 orang terdiri dari aktivis PMII Mojokerto dan panitia CFD.
"Aksi kami kali ini adalah aksi kemanusiaan, kami prihatin dengan kasus CFD Benpas hingga saat ini, makanya kami ajak mereka untuk mempertegas surat-surat mereka ke Pemkot Mojokerto," tegas Bernad.
Sementara Anggris Budi Laksono, perwakilan panitia pelaksana CFD menyampaikan dengan lugas bahwa pihaknya sudah menunggu izin pengaktifan CFD Benpas selama dua bulan.
Pihaknya tetap meminta izin pengaktifan CFD Benpas karena merasa alasan dari Dinas Perhubungan Mojokerto hanya mementingkan satu pihak.
"Dua bulan kami menunggu tidak ada kejelasan. Kami hanya ingin menanyakan niat baik pemerintah sebenarnya gimana," ujar Anggris Budi Laksono.
Sayang, sudah bersusah payah menyampaikan tuntutan, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari tak menemui massa aksi.
Mereka malah ditemui Sekretaris Daerah Gaguk Tri Prasetyo dan sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto yang mengajak duduk bersama membicarakan tuntutan massa.
Beruntung, Sekda Gaguk yang mewakili Walikota Mojokerto menerima usulan dari PMII untuk membuat forum guna merumuskan bersama solusi atas nasib pengaktifan CFD Benpas.
"Monggo, kita rumuskan bersama saja hal ini, diwakili oleh semua lapisan PMII, PKL dan masyarakat," ujar Gaguk.
Untuk diketahui, CFD Benpas adalah Car Free Day pertama di Kota Mojokerto yang dilindungi Perwali tahun 2009. CFD tersebut ditutup karena wabah Covid-19 hingga pelaksana meminta pengaktifan kembali pada September lalu. (Mh/Rfq)