 |
| Anggota Komisi IV DPRD Sumenep H. Sami'oeddin, S.Pd. mendorong Dinkes P2KB Sumenep berkolaborasi dengan Pemdes untuk menangani kasus DBD yang terus meningkat. (Foto IST/E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mencapai 800 lebih pasien menyita perhatian anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep H Sami'oeddin.
Ia menilai jumlah kasus DBD sebanyak itu harus mendapatkan penanganan serius dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep. Apalagi, masih terus ada pasien baru meski menjelang masuk awal musim kemarau.
"Seharusnya dinas terkait tetap intens melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan agar kasus DBD ini tidak terus meningkat," kata H Sami'oeddin, Jumat, 17 Mei 2024.
Politisi PKB itu mendorong Dinkes P2KB Sumenep kembali melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan upaya mengantisipasi terjadinya kasus DBD.
H Sami', akrab dipanggil, menekankan upaya sosialisasi dan tindakan penanganan DBD lainnya kali ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes).
"Secepatnya dinas kembali melakukan sosialisasi ke tingkat desa melalui kepala desa, karena kepala desa sangat punya peran penting untuk melakukan itu pada warganya," jelas H Sami'.
Anggota DPRD Sumenep itu mengapresiasi upaya Dinkes P2KB untuk melakukan updating data pasien dari 30 Puskesmas dan rumah sakit.
H Sami' meminta dari data kasus DBD yang terus diperbaharui setiap hari itu agar dimaksimalkan untuk melakukan penanganan yang lebih cepat.
"Seharusnya ketika punya data kasus, ya cepat ditangani sesuai petunjuk teknis penanganannya dan anggaran yang ada," tegasnya.
Penanganan kasus DBD harus cepat bukan tanpa alasan. Menurut H Sami', penyakit DBD berurusan dengan jiwa seseorang, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan masalah lain.
"Apalagi ada anggaran. Tidak ada anggaran sekalipun harus diatasi," katanya menambahkan.
Supaya antisipasi dan penanganan DBD lebih cepat, maka Dinkes P2KB Sumenep jangan hanya memfungsikan Puskesmas saja. Kolaborasi dengan Pemdes harus dibangun, bahkan melibatkan tokoh masyarakat, para pemuda atau organisasi kemasyarakatan setempat.
"Kalaupun sosialisasi dan lainnya memang sudah pernah dilakukan, ini kan masih ada kasusnya. Jadi mesti tetap ada upaya penanganan lagi. Jangan dianggap cukup," ujar H. Sami'.
Menurut politisi senior itu, kepentingan masyarakat harus didahulukan. Ketika ada satu kasus di satu l titik harus langsung ditangani dengan cepat supaya tidak meluas.
"Kita akan coba rembuk di Komisi IV nanti bagaimana mendorong dinas terkait bertindak dengan cepat menangani DBD ini agar tidak tetrus meningkat," pungkas H. Sami'.
Terpisah, Kepala Dinkes P2KB Sumenep drg Ellya Fardasah melalui Kabid P2P Achmad Syamsuri mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD.
"Dengan maraknya DBD di wilayah Kabupaten Sumenep, kami mengajak kepada masyarakat untuk lebih waspada," kata Achmad Syamsuri saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.
Ia menegaskan, saat ini memang sudah mulai masuk awal kemarau. Namun, tidak menutup kemungkinan nyamuk Aedes aegypti tetap ada.
"Nyamuk Aedes aegypti masih ada karena mungkin masih ada sisa-sisa genangan air di sekitar rumah, jadi masyarakat tetap harus upayakan menerapkan 3M Plus," tegas Syamsuri.
Berdasarkan update data DBD tanggal 15 Mei kemarin, jumlah penderita baru 6, jumlah kumulatif 853, jumlah masih dirawat 13 dengan rincian di Puskesmas 8, di RS 5. Sedangkan pasien DBD yang sudah sembuh 834 orang.
"Jumlah penderita mungkin akan berubah (bisa bertambah, bisa berkurang) setiap hari, karena kami updating data setiap hari dari 30 Puskesmas dan RS," jelas Syamsuri. (*/Rfq)